Home Artikel Pengadaan

Website LPSE

Visitor Data

Your IP
38.107.191.86
United States United States :
Browser
Unknown Browser Unknown Browser
Operating System
Unknown Operating System Unknown Operating System
Artikel Pengadaan
Catatan Akhir Tahun Tentang Tindak Pidana Korupsi PDF Print E-mail
Saturday, 18 April 2009 04:55
Rabu, 07 Januari 09. Solidaritas Masyarakat untuk Transparansi melihat tahun 2009 sebagai masa di mana penangganan kasus korupsi dan penegakan hukum belum dapat memenuhi harapan publik dan pencari keadilan. Sepanjang tahun media massa selalu memberi catatan kritis terhadap kinerja dan integritas penegak hukum yang lemah. Belum ada success story yang benar-benar dihasilkan lembaga peradilan.

Tidak adanya kemajuan berarti atas penegakan hukum di NTB khususnya dalam hal pemberantasan korupsi. Dikarenakan ada beberapa alasan yang dapat menguatkan mengapa penegakan hukum kasus korupsi di NTB masih belum beranjak maju kedepan. Pertama, kinerja penegak hukum masih jauh memuaskan. Bahkan dalam beberapa kasus aparat penegak hukum justru banyak menghentikan penyidikan kasus korupsi dan terlibat praktek korupsi. Kedua, lembaga peradilan masih menjadi lembaga yang membebaskan para koruptor. Ketiga, pemerintah kurang serius dalam memberantas korupsi.
Read more...
 
Menggugat Keberhasilan eProc dan Fakta ABT PDF Print E-mail
Saturday, 18 April 2009 04:43

Terus terang artikel “Besar SILPA Dampak dari eProc” pada harian Radar Banjarmasin tanggal 18 Desember 2008 membuat saya teringat pada pertanyaan serupa yang diajukan beberapa teman tentang keberhasilan eProcurement.

Pertanyaanya adalah apakah selalu keberhasilan sistem eProcurement diukur dari seberapa besar nilai penghematan anggaran? Apakah begitu juga kita menilai keberhasilan sebuah sistem manajemen pembangunan?

Pertanyaan-pertanyaan ini terus terang juga telah lama menggelitik saya, terkait ukuran keberhasilan sistem eProcurement. Karena selama ini yang digembar-gemborkan adalah besaran angka penghematan anggaran.
Read more...
 
Penyerapan APBD dan E-Procurement PDF Print E-mail
Saturday, 18 April 2009 04:05
Penyerapan yang rendah terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah masih terjadi hingga akhir semester I/2008. Fakta menunjukkan bahwa hampir di semua daerah, tingkat penyerapan APBD rata-rata di bawah 30 persen. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam pidato kenegaraan di depan Dewan Perwakilan Daerah pada 22 Agustus 2008 menyatakan keprihatinannya karena masih rendahnya penyerapan APBD (Media Indonesia, 1 September 2008). Penyerapan anggaran APBD yang rendah dan lambat itu tentu menyebabkan pertumbuhan ekonomi daerah terganggu dan pembangunan daerah menjadi mandek akibat banyaknya proyek yang tak digarap.

Penyerapan APBD yang rendah itu terjadi karena beberapa hal. Pertama, proses pengesahan APBD oleh DPRD yang memakan waktu lama. Contoh yang paling ekstrem, APBD Provinsi DKI Jakarta baru disahkan pada 29 Agustus 2008, meskipun sudah dibahas selama delapan bulan. Ini proses pengesahan APBD paling lama sepanjang sejarah DKI Jakarta. Akibatnya, APBD DKI 2008 sebesar Rp 20,25 triliun baru bisa digunakan pada pekan kedua September 2008. Artinya, dana yang mestinya untuk satu tahun itu hanya digunakan untuk 100 hari kerja.
Read more...
 
More Articles...
« StartPrev12345678910NextEnd »

Page 1 of 12
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday87
mod_vvisit_counterYesterday382
mod_vvisit_counterThis week2117
mod_vvisit_counterThis month12304
mod_vvisit_counterAll101167

View LKPP in a larger map