|
|
|
|
Menggugat Keberhasilan eProc dan Fakta ABT |
|
|
|
|
Saturday, 18 April 2009 04:43 |
|
Terus terang artikel “Besar SILPA Dampak dari eProc” pada harian Radar Banjarmasin tanggal 18 Desember 2008 membuat saya teringat pada pertanyaan serupa yang diajukan beberapa teman tentang keberhasilan eProcurement.
Pertanyaanya adalah apakah selalu keberhasilan sistem eProcurement diukur dari seberapa besar nilai penghematan anggaran? Apakah begitu juga kita menilai keberhasilan sebuah sistem manajemen pembangunan?
Pertanyaan-pertanyaan ini terus terang juga telah lama menggelitik saya, terkait ukuran keberhasilan sistem eProcurement. Karena selama ini yang digembar-gemborkan adalah besaran angka penghematan anggaran.
|
|
Read more...
|
|
Penyerapan APBD dan E-Procurement |
|
|
|
|
Saturday, 18 April 2009 04:05 |
|
Penyerapan yang rendah terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah masih terjadi hingga akhir semester I/2008. Fakta menunjukkan bahwa hampir di semua daerah, tingkat penyerapan APBD rata-rata di bawah 30 persen. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam pidato kenegaraan di depan Dewan Perwakilan Daerah pada 22 Agustus 2008 menyatakan keprihatinannya karena masih rendahnya penyerapan APBD (Media Indonesia, 1 September 2008). Penyerapan anggaran APBD yang rendah dan lambat itu tentu menyebabkan pertumbuhan ekonomi daerah terganggu dan pembangunan daerah menjadi mandek akibat banyaknya proyek yang tak digarap.
Penyerapan APBD yang rendah itu terjadi karena beberapa hal. Pertama, proses pengesahan APBD oleh DPRD yang memakan waktu lama. Contoh yang paling ekstrem, APBD Provinsi DKI Jakarta baru disahkan pada 29 Agustus 2008, meskipun sudah dibahas selama delapan bulan. Ini proses pengesahan APBD paling lama sepanjang sejarah DKI Jakarta. Akibatnya, APBD DKI 2008 sebesar Rp 20,25 triliun baru bisa digunakan pada pekan kedua September 2008. Artinya, dana yang mestinya untuk satu tahun itu hanya digunakan untuk 100 hari kerja.
|
|
Read more...
|
|
|
|
|
|
|
Page 1 of 12 |