Home

Login



Visitor Data

Your IP
38.107.191.88
United States United States :
Browser
Unknown Browser Unknown Browser
Operating System
Unknown Operating System Unknown Operating System
Selamat Datang di Portal LPSE Nasional

Portal LPSE adalah wadah bagi semua pihak khususnya yang berkaitan dengan proses pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik. Dengan adanya portal ini diharapkan LPSE-LPSE yang tersebar di beberapa daerah dapat saling berkomunikasi selain menjalin silahturahmi, juga sebagai forum diskusi sehingga dengan adanya portal ini dapat menambah wawasan para pembacanya.


 
Pelelangan Online Kota Pekalongan Diluncurkan

 

 

Pekalongan - Pengumuman pengadaan barang dan jasa yang dilelangkan secara melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) atau e-procurement Kota Pekalongan diluncurkan. Peluncuran LPSE Kota Pekalongan dilakukan hari ini bersamaan dengan pembukaan Pameran Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) ICT Expo dan Forum ICT di Plaza Pekalongan.

Read more...
 
Revisi Keppres 80/2003 Hemat Keuangan Negara
 
YOGYAKARTA - Pengadaan barang/jasa di lingkungan pemerintah yang kurang tertata akan memboroskan uang negara. Untuk itu, pemerintah merevisi Keputusan Presiden (Keppres) No 80/2003 tentang Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah dan akan keluar pada awal Agustus 2010. Demikian dikatakan Pelaksana Tugas Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Agus Rahardjo di Yogyakarta, Rabu (28/7).
 
Read more...
 
Revisi Pedoman Ditargetkan Selesai 2011
JAKARTA  – Pemerintah menargetkan penyelesaian revisi Keputusan Presiden(Keppres) No 80/ 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa pada 2011.

Menteri PPN/Kepala Bappenas Armida Alisjahbana mengatakan, saat ini penyusunan revisi tersebut sudah hampir rampung. Namun, ada proses panjang yang mesti dituntaskan pemerintah. Hal ini terkait revisi aturan hukum lain sebelum melakukan revisi Keppres No 80. “Kita harapannya bisa selesai cepat. Minimal awal tahun anggaran baru di 2011,”ujar dia di Jakarta kemarin. Dia mengungkapkan, aturan hukum yang perlu direvisi adalah Peraturan Pemerintah (PP) No 29/2000 tentang Pedoman Penyelenggaraan Jasa Konstruksi.
Read more...
 
LKPP melaksanakan Management Training LPSE untuk 37 Instansi

Jakarta -  Sebanyak 14 instansi  melaksanakan Manajeman Training (MT) yang di selenggarakan oleh Direktorat e-Procurement  Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah pada tanggal 20 – 23 Juli 2010 yang berlokasi di Gedung Smesco UKM Lantai 17 Jl. Gatot Subroto Kav. 94 Jakarta, disamping itu pada minggu yang sama  acara MT oleh Direktorat e-Procurement bekerjasama dengan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) juga dilaksanakan serentak di 4 provinsi yaitu Aceh, Bali, Jawa Tengah, dan Sumatera Utara, dimana di ikuti oleh 23 kab/kota. Sehingga total penyelenggaraan MT oleh Direktorat e- Procurement di minggu ke 3 juli mencapai total 37 intansi. Peserta yang hadir dalam pelaksanaan MT ini berasal dari Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Sulawesi Utara, Kabupaten Sorolangun, Kabupaten Rejang Lebong, Kabupaten Jombang, Kabupaten Empat Lawang, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Kabupaten Musi Rawas, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Kutai Kertanegara,  Kabupaten Bolaang Mongondow, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Kota Tomohon, Kota Manado sedangkan di 4 provinsi di ikuti oleh kabupaten/kota di wilayahnya.
Last Updated ( Monday, 26 July 2010 16:50 )
Read more...
 
KPPU Terima Laporan 4.000 Kasus Persekongkolan Tender

Samarinda (ANTARA News) - Sejak Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) berdiri 10 tahun lalu, hingga kini lembaga itu telah menerima laporan adanya persekongkolan tender sebanyak 4.000 kasus. Laporan tersebut datang dari berbegai elemen, baik pelaku usaha maupun masyarakat umum," kata Wakil Ketua KPPU, Ana Maria Tri Anggraini saat ditemui usai membuka Seminar Persaingan Usaha di Samarinda, Kalimantan Timur (Kaltim), Kamis. Dari 4.000 laporan yang masuk itu lanjutnya, 130 di antaranya telah diproses pihaknya, bahkan sebagian besar telah ditindak dan diberi sanksi administrasi dan denda. Dilanjutkannya, nilai denda terhadap pelaku usaha yang berkaitan dengan persekongkolan itu bervariasi, yakni antara Rp10 juta hingga Rp1 miliar, tergantung pada nilai proyek yang dimenangkan atau yang telah dikerjakan.

Last Updated ( Monday, 26 July 2010 16:52 )
Read more...
 
« StartPrev12345678910NextEnd »

Page 1 of 32
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday87
mod_vvisit_counterYesterday382
mod_vvisit_counterThis week2117
mod_vvisit_counterThis month12304
mod_vvisit_counterAll101166

ANTARA News


View LKPP in a larger map